Infonesia.net, Kutai Kartanegara – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta lurah turut menghadiri kegiatan ini.
Musrenbang tersebut berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Senin (1/4/2024) lalu.
RPJPD 2025-2045 mengangkat tema Kukar Emas Berbudaya, Pusat Pangan, Pariwisata dan Industru Hijau yang maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Sedangkan, RKPD 2025 mengusung tema Pemantapan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan.
Edi Damansyah membuka sambutannya dengan rasa bangga atas antusiasme para peserta Musrenbang. Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam agenda penting ini.
Musrenbang kali ini menghimpun berbagai ide dan solusi. Serta saran dan masukan berharga mengalir dari para peserta, terutama terkait fokus kerja pemerintah daerah dalam lima bidang utama:
Yakni, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Pertanian dalam Arti Luas, Ekonomi Kerakyatan, Masalah Hukum, Masalah Lingkungan.
Dirinya menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pembangunan. Dia mendorong Bappeda, sebagai lembaga yang memimpin sektor ini, untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dalam menentukan skala prioritas. Penetapan prioritas ini harus sejalan dengan tema Musrenbang, yaitu memperkuat pembangunan yang berlandaskan pada potensi desa dan kecamatan.
“Saya ingin Bappeda, nantinya untuk terus melakukan pemeriksaan yang cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, Edi tak hanya menekankan fokus pada skala prioritas daerah, tetapi juga mendorong penetapan program yang selaras dengan kebijakan nasional. Beliau pun menaruh perhatian besar pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Lebih lanjut, ia menegaskan kepada seluruh OPD untuk turun langsung ke lapangan. Bukan sekadar delegasi, Bupati Kukar tersebut menginginkan keterlibatan aktif mereka dalam memantau dan mengawal proses pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target.
“Jangan jadikan ini tugas bawahan,” tegasnya. “Sebagai kepala OPD, harus mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Sistem saat ini memungkinkan kita untuk memantau proses pembangunan secara transparan,” tambahnya. (HF/Adv/Diskominfo/Kukar)
